Tugas Bhs Inggris 2 ( Complaint Letter)

Coolen Street No. 208, Bekasi              Bekasi, Mei 13 2015

Jawa Barat postal code 52255

Customer Service

Thehun Fashion

Gangnam No. 208

Sidoarjo

Dear Sir or Madam,

I have ordered 2 dozen Dress Size M, and L, 3 dozen Blouse Size M, 2 dozen Party Dress Size M and L, 2 dozen Long Dress Size M. I received the order on Mei 12. When I checking the item, there was a fault item. I remember to order 3 dozen Blouse Size M, but I just received 2 dozen Blouse Size M and 1 dozen Blouse Size S. To know whether there was one dozen mistake, you can check the annotation about my order again.

To resolve the problem, I would like you to send me one dozen Blouse Size M like I ordered before and I will gift you back the wrong item to you. Or if the pack of Blouse Size M which I ordered had been ordered by somebody else, I hope you give me back the money for the amount charge of the one dozen Blouse Size M.

I have been your customer for long time, and you know it as well. This the first time I get the problem like this relate to your srvice. If you need to contact me, you can call me at 0812345678910.

Sincerly,


Signature
Astri Nur Lely

Resume Kuliah Umum Ekonomi Syariah

Kuliah Umum Ekonomi Syariah ”Being Global Leader in Islamic Finance”

Oleh Ronald Ruliando, Ph. D

Saya akan meresume mengenai Kuliah Umum yang saya ikuti dengan pembicara Ronald Ruliando, Ph. D. Semoga dapat bermanfaat….^^p

Dalam Kuliah Umum Ekonomi Syariah, kita mendapatkan banyak materi bermanfaat mengenai Ekonomi Syariah di dunia pada zaman sekarang ini. Melihat perkembangan dunia pada saat ini, jika kita ingin meningkatkan ekonomi syariah kita harus melihat dunia luar sebagai acuan untuk dapat meningkatkan ekonomi syariah.

Dalam pertemuan Kuliah Umum Ekonomi Syariah ini materi yang disampaikan secara garis besar dapat sebagai berikut :

1.      Mengenai siapa Global Leader In Islamic Finance

·         Telah diketahui Global Leader Islamic Finance yaitu sebagai berikut Bakhdi Syah Islami, Dr. Gaya Abdullah ( seorang muamalaf), Volker (organisasi yang membuat standar ekonomi syariah di dunia), Dr. Zeti Akhtar Azis (Pemimpin Negara di Malaysia), dan Prof Dr Rifaat Ahmad Abdul Korib.

2.      Motivasi menjadi Global Leader In Islamic Finance

·         Keuangan

Pengelolaan keuangan Bank Syariah dan Bank Kovensioanl berbeda. Seperti sistem peminjamannya, Bank Syariah sistem peminjamannya tanpa bunga. Peminjaman bunga dalam Syariah dinilai Riba dan menciptakan ketidak adilan bagi beberapa pihak. Dan investasinya pun itu tidak sembarangan. Riba haram karena riba itu tidak adil, dapat merusak keadilan, dan menyebabkan kemalasan.

·         Mewujudkan keadilan ekonomi

·         Mengetaskan kemiskinan

-       Orang-orang yang memilki kelebihan uang disalurkan kepada orang-orang yang tidak memiliki uang.

-          Membantu pengusaha-pengusah mikro.

-          Gramming Bank : Pengusaha Makro dibantu dengan pelatihan.

-          Mendukung kemajuan keuangan ekonomi Negara.

-          Penyediaan dana.

-          Pelatihan : kemampuan teknis, manajerial.

-   Perusahaan makro mebantu perusahaan mikro untuk memasarkan produk (pendamping perusahaan).

3.      Mengapa kita perlu Global Leader?

·   Dengan adanya Global Leader kita dapat dorongan untuk meningkatkan ekonomi syariah. Dengan meningkatnya ekonomi syariah kita dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

4.      Home work in Islamic Finance

·         Perlu keselarasan antara hukum yang berlaku dengan ketentuan syariah.

·         Peraturan yang dibuat oleh lembaga perbankan

5.      Tips menjadi Global Leader in Islamic Finance

·         Meluruskan niat

·         Memperluas wawasan

·         Memperdalam pengetahuan

·         Bangunlah visi

Sekian resume yang saya jelaskan semoga dapat bermanfaat, mohon maaf jika ada kesalahan penulisan menganai materi yang dijelaskan di resume tersebut. Terima kasih =p

Tugas Bahasa Inggris 2 Order Letter

Thehun Fashion,                                    Bekasi, Mei 06, 2015
Gangnam No. 20,
Sidoarjo

Dear Manager of Thehun Fashion,

My name is Astri Nur Lely, Manager of BAE STROY STAYLE. I would like to order:

1.      2 dozen Dress Size M, and L

2.      3 dozen Blouse Size M

3.      2 dozen Party Dress Size M and L

4.      2 dozen Long Dress Size M

Concerning payment, all goods will be paid 60% after the order arrived and 40% will be with in a month.

Please deliver our order in two weeks.

The address I would like these order shipped to is:

Astri Nur Lely

BAE STORY STYLE,
Coolen Street No. 208,

Bekasi

Yours faithfully,

Astri Nur Lely

Tugas Bahasa Inggris 2 Application Letter

HRD Department

Bank Rakyat Indonesia

Cabang Bekasi

Ir H Juanda Street No 93st

Bekasi City

Dear Sir or Madam,

I am writing to you to inquire about the possibility of working in your company that was informed by Website www.bri.co.id. I am interested in “Administration” position.

My name is Astri Nur Lely. I am twenty one years old. I have background in Bachelor of Manajemen in Gunadarma University. And now i have graduate from my college and waiting letter of graduate. With my educational background, I’m confident that my qualification and skills could make significant contributions to your company. I will be able to operate computer. Besides that, I am a person who can work either independently or as part of team. I am also initiative, hardworking, and eager to learn.

My resume has been attached which outline my qualification in greater detail. I would appreciate the opportunity to discuss my qualification; please keep this application confidential. I can be reached anytime via email at astri.nurlely@email.com or my cell phone, 0812345678910. I will look forward to hearing from you soon.

Sincerely yours,

Astri Nur Lely 

Tugas 2 Bhs. Inggris Bisnis 2 (Order Letter)

Thehun Furniture,                              Jakarta, April 14, 2015
Cheodangdom No. 08,
Bandung

Dear Manager of Thehun Furniture,

My name is Astri Nur Lely, Manager of PT. STRO UTAMA. I would like to order:

1.      1 set sofa and table ‘korean style’

2.      5 set desks and chairs ‘Chitose’

3.      50 folding chairs ‘futura’

4.      2 set desk type L with chairs

Concerning payment, all goods will be paid 60% after the order arrived and 40% will be with in a month.

Please deliver our order in two weeks.

The address I would like these order shipped to is:

Astri Nur Lely

PT. STRO Utama,
Gahol Street No. 208,

Bekasi

Regard,

ASTRI NUR LELY

Tugas 1 Bhs. Inggris Bisnis 2 (Application Letter)

HRD Department

Bank Negara Indonesia

Cabang Jakarta Kota

Lada Street No 1st

Jakarta Kota

Dear Sir or Madam,

I am writing to you to inquire about the possibility of working in your company that was informed by Website www.bni.co.id. I am interested in “Front Liner ” position.

My name is Astri Nur Lely. I am twenty one years old. I have background in Bachelor of Manajemen in Gunadarma University. And now i have graduate from my college and waiting letter of graduate.

With my educational background, I’m confident that my qualification and skills could make significant contributions to your company. I will be able to operate computer especially MYOB . Besides that, I am a person who can work either independently or as part of team. I am also initiative, hardworking, and eager to learn. I have been training at Perum Jasa Tirta II Jatiluhur.

My resume has been attached which outline my qualification in greater detail. I would appreciate the opportunity to discuss my qualification; please keep this application confidential. I can be reached anytime via email at astri.nurlely@email.com or my cell phone, 0812345678910. I will look forward to hearing from you soon.

Sincerely yours,

ASTRI NUR LELY

Tugas 4 Etika Bisinis

JURNAL ETIKA BISNIS

MORALITAS KORUPTOR

                                    NAMA            :ASTRI NUR LELY

NPM               : 11211274

KELAS           : 4EA22

TUGAS KE       : 4

UNIVERSITAS GUNADARMA

2014

Moralitas Koruptor

ABSTRAK

Astri Nur Lely, 11211274, 4EA22

Kata Kunci : Moralitas Koruptor, Korupsi

Penulisan ini dibuat untuk mengetahui untuk mengetahui penyabab terjadinya korupsi, dampak korupsi terhadap sebuah kegiatan bisnis dan siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya korupsi. Metode Penulisan ini adalah pada penulisan ini penulis mencari informasi yang ada dari sumber-sumber di media sosial (internet) mengenai etika bisnis agar rumusan dan tujuan penulisan ini dapat terjawab. Data penulisan ini mengunakan data sekunder. Pasar monopoli timbul akibat adanya praktek monopoli yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha atau penjual yang mengakibatkan dikuasainya produksi dana atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dampak korupsi terhadap bisnis dan perekonomian di Indonesia sangat berpengaruh, secara tidak langsung akan meningkatkan angka kemiskinan dan dapat menyebabkan ketidakmerataan pembangunan ekonomi di Indonesia. Di samping itu, juga menciptakan perilaku buruk yang dapat mendorong timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat karena dipengaruhi oleh suap, bukan karena kualitas dan manfaat.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Korupsi adalah suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dan dapat merugikan suatu bangsa. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak. Komisi Pemberantasan Korupsi berulang kali menetapkan tersangka perkara korupsi yang terjadi di Indonesia. Sejumlah tersangka memiliki latar belakang pendidikan tinggi, seperti lulusan S3 atau bahkan sampai Guru Besar. Korupsi adalah penyakit bangsa dan secara tegas pula merupakan penyakit moral. Moral yang dimaksud adalah moralitas obyektif dann moralitas subyektif. Pemberantasan korupsi dengan demikian memasuki kedua ranah tersebut. Korupsi bisa diberantas jika secara obyektif ia dilarang (dengan memberlakukan hokum yang amat berat), dan secara subyektif pula diperangi (dengan mempertajam peran budi nurani yang dimiliki oleh setiap manusia).

Banyak berita mengenai kasus korupsi yang ada di media, mulai dari kalangan atas ( pejabat, wakil rakyat, dan lain-lain), kalangan menengah (PNS, karyawan, dan lain-lain) dan kalangan bawh . Lemahnya kejujuran, kebenaran dan kesungguhan termasuk faktor banyaknya korupsi. Kemudiann masalah ini terus menerus bertambah dari tahun ke tahun dan terkesan seperti membudidaya, tidak hanya pada golongan elit kelas atas namun sampai ke struktur organisasi terkecil.

1.2              Rumusan masalah dan batasan masalah

            1.2.1        Rumusan masalah

            Rumusan masalah pada penulisan ini, adalah :

1.      Apa penyebab terjadinya korupsi?

2.      Bagaimana dampak korupsi terhadap sebuah kegiatan bisnis ?

3.      Siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya korupsi ini?

           1.2.2        Batasan Masalah

Dalam penyusunan ini penulis membatasi menjadi beberapa sub pokok bahasan meliputi penyebab terjadinya korupsi, dampak korupsi tehadap suatu bisnis dan siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya korupsi.

1.3  Tujuan Masalah

  1.      Untuk mengetahui penyabab terjadinya korupsi

  2.      Untuk mengetahui dampak korupsi terhadap sebuah kegiatan bisnis

  3.      Untuk mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya korupsi

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1  Pengertian Korupsi

Korupsi menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah: Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi Menurut Ilmu Politik didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga meninmbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya.

Pengertian Korupsi Menurut Ahli Ekonomi didefinisikan sebagai pertukaran yang menguntungkan (antara prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi atau nonmateri), yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang melanggar norma-norma yang berlaku, dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta.

2.2  Moralitas Koruptor

Komisi Pemberantasan Korupsi berulang kali menetapkan tersangka perkara korupsi yang terjadi di Indonesia. Sejumlah tersangka memiliki latar belakang pendidikan tinggi, seperti lulusan S3 atau bahkan sampai Guru Besar. Korupsi adalah penyakit bangsa dan secara tegas pula merupakan penyakit moral. Moral yang dimaksud adalah moralitas obyektif dann moralitas subyektif. Pemberantasan korupsi dengan demikian memasuki kedua ranah tersebut. Korupsi bisa diberantas jika secara obyektif ia dilarang (dengan memberlakukan hokum yang amat berat), dan secara subyektif pula diperangi (dengan mempertajam peran budi nurani yang dimiliki oleh setiap manusia). Di satu sisi, penegakan moralitas obyektif adalah soal penegakan aturan main dalam hidup bernegara, ketegasan, pemerintah dalam menegakkan hokum terhadao para koruptor, dan pembenahan sistem peradilan yang semakin adil. Disisi lain, penegakkan moralitas subyektif adalah soal pembenahan mentalitas apparatus Negara, pembenahan hidup kemanusiaan sebagai makhluk yang berakal budi, dan penajaman hati nurani. Penekanan kepada salah satu moralitas saja sudah cukup baik, tetapi belum cukup,

·         Moralitas Obyektif

Moralitas obyektif lahir dari kesadaran manusia untuk mencapai  kebaikan bersama. Moralitas obyektif adalah tata nilai yang secara obyektif ada dan dipatuhi bersama sebagai konsekuensi dari kodrat manusia sebagai makhluk berakal budi. Moralitas seperti ini hadir dalam bentuk aneka peraturan, perundangan, norma, dan nilai-nilai yang berkembang dalam tata hidup bersama. Ia bisa berwujud aturan yang sudah diwariskan turun-temurun, tetapi bisa juga berwujud aturan yang dengan sengaja dibuat untuk pencapaian kebaikan bersama, misalnya undang-undang, KUHP, aneka tata-tertib, dll. Untuk mencegah korupsi misalnya, manusia kemudian membuat undang-undang antikorupsi. Pelanggaran terhadap moralitas obyektif ini mengakibatkan si pelanggar dikenai sanksi dan hukum yang berlaku. Seorang koruptor, misalnya, harus dihukum jika secara obyektif dia terbukti melakukan korupsi.

·         Moralitas Subyektif

Moralitas subyektif adalah tata nilai yang secara konstitutif ada di dalam hati sanubari manusia. Karena setiap manusia berakal budi, maka setiap manusia mempunyai dalam dirinya sendiri tata nilai yang mengantarnya kepada kebaikan, dan ini harus ditaati. Berbeda dengan moralitas obyektif, pelanggaran terhadap norma subyektif ini tidak bisa dikenai hukum obyektif. Lalu instansi apa yang bisa mengawasi moralitas subyektif semacam ini? Bukan polisi, tentara, jaksa, ataupun KPK, melainkan hati nurani! Hati nurani inilah yang kemudian terlanggar jika seseorang memilih untuk menyimpang kepada keburukan dengan mau-tahu-dan bebas. Secara sekilas, agaknya moralitas subyektif ini sanksinya lebih ringan karena hanya dirinya sendiri yang tahu. Tetapi betulkah demikian? Tidak! Justru sanksi dari moralitas subyektif ini akan menghantuinya seumur hidup. Jika hukuman obyektif (sanksi penjara misalnya) hanya berlaku selama beberapa tahun dan setelah itu ia bisa melenggang bebas, tidak demikian dengan sanksi yang dijatuhkan nurani manusia!

BAB 3

METODE PENULISAN

Pada penulisan ini penulis mencari informasi yang ada dari sumber-sumber di media sosial (internet) mengenai etika bisnis agar rumusan dan tujuan penulisan ini dapat terjawab. Data penulisan ini mengunakan data sekunder. Dimana pengertian Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. 

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1  Penyebab Terjadinya Korupsi

Dari aspek ekonomi, dampak dari suatu tindak korupsi contohnya: Pertama, Pendanaan untuk petani, usaha kecil maupun koperasi tidak sampai ke tangan masyarakat. Kondisi seperti ini dapat menghambat pembangunan ekonomi rakyat. Keseluruhan dampak dari tindakan korupsi dalam ilmu kriminologi, dipastikan dapat terjadi karena dua hal, yakni:

o   Pertama, adanya niat (Intention). Intention/Niat ini dapat dihubungkan dengan faktor moral, budaya, individu, keinginan, dsb.

o   Kedua, adanya kesempatan (Moment). Moment/Kesempatan ini dapat dihubungkan dengan faktor sistem, struktur sosial, politik dan ekonomi, struktur pengawasan, hukum, permasalahan kelembagaan, dll..

Beberapa faktor yang menjadi alasan dari tindak korupsi, yaitu:

1.      Faktor kebutuhan

Merupakan faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan korupsi karena keinginan untuk memiliki sesuatu namun pendapatannya tidak memungkinkan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.

2.      Faktor tekanan

Merupakan faktor yang biasanya dilakukan karena permintaan dari seseorang, kerabat atau bahkan atasan sendiri yang tidak bisa dihindari.

3.      Faktor kesempatan

Merupakan faktor yang biasanya dilakukan oleh atasan atau pemegang kekuasaan dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangan yang dimiliki untuk memperkaya dirinya, walaupun dengan cara yang salah dan melanggar undang – undang.

4.      Faktor rasionalisasi

Merupakan faktor yang biasanya dilakukan oleh pejabat tinggi seperti bupati / walikota, ditingkat kabupaten / kota atau gubernur ditingkat provinsi dengan menganggap bahwa wajar bila memiliki rumah mewah, mobil mewah dan lain sebagainya karena ia seorang pejabat pemerintahan.

Untuk menangani hal di atas, diperlukan dukungan dan tindak yang tegas baik dari pemerintah sendiri maupun dari masyarakat sekitar. Adanya sanksi hukum yang jelas, terbuka, transparan dengan kedudukan yang sama untuk setiap orang, baik pejabat atau masyarakat.

  4.2  Dampak korupsi

Dampak korupsi terhadap bisnis dan perekonomian di Indonesia sangat berpengaruh, secara tidak langsung akan meningkatkan angka kemiskinan dan dapat menyebabkan ketidakmerataan pembangunan ekonomi di Indonesia. Di samping itu, juga menciptakan perilaku buruk yang dapat mendorong timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat karena dipengaruhi oleh suap, bukan karena kualitas dan manfaat.

Bagi perusahaan swasta, korupsi berdampak pada ketidakadilan, ketidakseimbangan dan persaingan tidak sehat sehingga masyarakatlah yang akan dirugikan, seperti tingginya harga pasaran suatu produk (barang / jasa). Selain itu, pengaruh korupsi juga terlihat dari kurangnya inovasi atau rasa kreatif dari masing – masing karyawan dalam persaingan memajukan perusahaannya. Hal ini diakibatkan karena perusahaan – perusahaan yang bergantung hasil korupsi tidak akan menggunakan sumber daya yang ada pada perusahaannya. Ketika hal ini dipertahankan, bagi sebagian perusahaan yang jujur dan masyarakat akan dirugikan, maka cepat atau lambat akan semakin memperburuk perekonomian di Indonesia serta dapat membentuk kepribadian masyarakat yang tamak, serakah akan harta dan mementingkan diri sendiri.

  4.3  Pengaruh Korupsi terhadap kegiatan bisnis :

·         Menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

·  Korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.

·         Korupsi menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

·         Korupsi berdampak pada penurunan kualitas moral dan akhlak.

Cara Memberantas Tindak Pidana Korupsi :

·         Strategi Preventif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-halyang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yangterindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkanpenyebab korupsi. Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapatmeminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya inimelibatkan banyak pihak dalam pelaksanaanya agar dapat berhasil danmampu mencegah adanya korupsi.

·         Strategi Deduktif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agarapabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebutakan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya danseakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dengandasar pemikiran ini banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem-sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepatmemberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal ini sangatmembutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu hukum,ekonomi maupun ilmu politik dan sosial.

·         Strategi Represif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkanuntuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepatkepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiranini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikandan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapatdisempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebutdapat dilakukan secara cepat dan tepat. Namun implementasinya harus dilakukan secara terintregasi.

  4.4  Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Terjadinya Korupsi

Pihak yang harus bertanggung jawab akan adanya korupsi di Indonesia adalah Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan masyarakat. Pemerintah harus lebih tegas lagi terhadap pelaku-pelaku korupsi tanpa memandang pelaku adalah orang terpenting di negara kita atau seseorang yang memiliki pengaruh besar pada negera kita, agar hukum tetap adil di semua kalangan. Kemudian tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi menurut pasal 4 adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sedangkan tugas dan wewenang KPK menurut pasal 6 adalah :

1.  Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2.  Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

3.      Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

4.      Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.

5.      Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Masyarakat juga harus bisa bertanggung jawab dalam masalah ini, karena masyarakat harus dapat membantu pemerintah dalam memberantas korupsi ini dengan lebih aktif seperti melapor jika mengetahui ada yang berbuat penyalah gunaan seperti korupsi ini dan harus peka terhadap masalah ini di lingkungan sekitar.

BAB V

PENUTUP

5.1.            Kesimpulan

Lemahnya kejujuran, kebenaran dan kesungguhan termasuk faktor banyaknya korupsi. Dampak korupsi terhadap bisnis dan perekonomian di Indonesia sangat berpengaruh, secara tidak langsung akan meningkatkan angka kemiskinan dan dapat menyebabkan ketidakmerataan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dampak korupsi Bagi perusahaan swasta, korupsi berdampak pada ketidakadilan, ketidakseimbangan dan persaingan tidak sehat sehingga masyarakatlah yang akan dirugikan, seperti tingginya harga pasaran suatu produk (barang / jasa). Pihak yang harus bertanggung jawab akan adanya korupsi di Indonesia adalah Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan masyarakat. Pemerintah harus lebih tegas lagi terhadap pelaku-pelaku korupsi tanpa memandang pelaku adalah orang terpenting di negara kita atau seseorang yang memiliki pengaruh besar pada negera kita, agar hukum tetap adil di semua kalangan. Kemudian tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi menurut pasal 4 adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Masyarakat juga harus bisa bertanggung jawab dalam masalah ini, karena masyarakat harus dapat membantu pemerintah dalam memberantas korupsi ini dengan lebih aktif seperti melapor jika mengetahui ada yang berbuat penyalah gunaan seperti korupsi ini

5.2  Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan yaitu Hukum di negara yang mengatur tentang korupsi harus lebih diterapkan lagi agar para koruptor jera dan tidak bisa melakukan kegiata korupsi lagi yang merugikan semua pihak ini. Masyarakat juga harus aktif juga dalam masalah ini

DAFTAR PUSTAKA

http://irham93.blogspot.com/2013/11/pengertian-korupsi-menurut-undang.html

http://indryfile.blogspot.com/2013/11/moralitas-koruptor-tugas-ke-4_27.html

http://senjayakertiawan.wordpress.com/2013/11/26/moralitas-koruptor/

Ernawan, Erni R., Business Ethics: Etika Bisnis, Bandung: CV. Alfabeta, 2007

Dr. Keraf, A. Sonny, Etika Bisnis (Tuntutan dan Relevansinya), Yogyakarta: Kanisius, 2006